Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. H. Yusup Ridwan, melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2025–2026 di wilayah Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (28/02/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya.
Acara dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, kader Partai PPP, serta warga setempat yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.
Dalam sambutannya, H. Yusup Ridwan menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk mendengarkan kebutuhan dan persoalan masyarakat secara langsung.
“Melalui reses ini kami ingin memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat provinsi, baik terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun program pemberdayaan,” ujar Yusup Ridwan.
Aspirasi Infrastruktur hingga Pertanian
Masyarakat yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan, di antaranya:
* Perbaikan infrastruktur jalan lingkungan
* Dukungan terhadap sektor pertanian
* Peningkatan fasilitas pelayanan publik
Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat guna memperkuat komunikasi serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Kadudampit dan sekitarnya.
Agenda Resmi DPRD Jawa Barat
Reses II ini merupakan bagian dari agenda resmi DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
Dalam sesi wawancara, H. Yusup Ridwan menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan reses secara serentak.
Menurutnya, kehadiran unsur partai dalam kegiatan reses penting agar berbagai kebutuhan di tingkat desa dan kecamatan dapat diketahui secara langsung.
Ia juga menyoroti sejumlah program strategis pemerintah, di antaranya:
1. Program pembangunan infrastruktur desa yang telah disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Aspirasi terkait infrastruktur akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat provinsi.
2. Program Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah pusat.
3. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Yusup Ridwan menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat dibutuhkan agar implementasi program-program tersebut dapat berjalan optimal di daerah.
Soroti Persoalan BPJS PBI Nonaktif
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan masyarakat, khususnya masih ditemukannya kepesertaan BPJS/KIS PBI yang tidak aktif.
“Seharusnya tidak ada masyarakat penerima bantuan iuran yang nonaktif. Kami di DPRD, baik pusat maupun provinsi, akan terus mendorong agar hak pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi semakin meningkat.
Kabupaten Sukabumi – ungkaphukumnasional.com
