{"id":2533,"date":"2026-04-23T11:20:57","date_gmt":"2026-04-23T11:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ungkaphukumnasional.com\/?p=2533"},"modified":"2026-04-23T11:20:57","modified_gmt":"2026-04-23T11:20:57","slug":"audiensi-uka-group-di-cibadak-soroti-sengketa-tanah-desak-bgn-pemda-dan-kepolisian-bertindak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ungkaphukumnasional.com\/?p=2533","title":{"rendered":"Audiensi UKA Group Di Cibadak Soroti Sengketa Tanah, Desak BGN, Pemda, Dan Kepolisian Bertindak"},"content":{"rendered":"

\"\"Sukabumi<\/strong><\/span> – ungkaphukummasional.com<\/strong><\/em><\/span>
\n\u200e<\/strong>Aksi audiensi yang digelar ratusan massa dari Jamaah UKA Group di Kantor Kecamatan Cibadak, Kamis (23\/04\/2026), tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi umum, tetapi juga secara khusus menyoroti kasus sengketa tanah yang menimpa seorang warga sesama muslim dan muslimah Hj. Siti Eni Nuraeni.
\n\u200e
\n\u200eAksi yang dipimpin oleh Ketua Aksi, Niksan Silgia Agung, mengusung tema \u201cMenegakkan Keadilan, Membasmi Kezoliman\u201d. Massa menyuarakan dugaan ketidakadilan atas kepemilikan lahan milik Hj. Siti Eni Nuraeni yang berlokasi di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
\n\u200e
\n\u200e\"\"Dalam keterangannya, Niksan menegaskan bahwa kasus tersebut menjadi salah satu alasan utama digelarnya aksi. Ia menyebut, lahan yang disengketakan kini diketahui telah digunakan sebagai dapur SPPG Mutiara di wilayah Pamuruyan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait kejelasan status hukum dan proses peralihannya.
\n\u200e
\n\u200e\u201cKami meminta kejelasan dan transparansi. Tanah milik saudari Hj. Siti Eni Nuraeni diduga bermasalah, namun saat ini sudah dimanfaatkan. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka agar tidak merugikan pihak yang berhak,\u201d tegas Niksan di hadapan awak media.
\n\u200e
\n\u200e\"\"Lebih lanjut, Niksan juga menyampaikan harapannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar turut memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia meminta agar BGN melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas lahan yang digunakan untuk operasional dapur SPPG Mutiara.
\n\u200e
\n\u200e\u201cKami berharap BGN tidak hanya fokus pada programnya, tetapi juga memastikan bahwa seluruh fasilitas yang digunakan, termasuk dapur SPPG, berdiri di atas lahan yang jelas dan sah secara hukum. Jika memang masih dalam sengketa, kami meminta agar ada evaluasi dan peninjauan ulang demi menjaga keadilan bagi semua pihak,\u201d tambahnya.
\n\u200e
\n\u200e\"\"Selain itu, massa aksi juga menegaskan agar persoalan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.
\n\u200e
\n\u200e\u201cKami meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi hadir dan bertanggung jawab dalam memastikan tidak ada warga yang dirugikan. Ini bukan hanya soal lahan, tetapi soal keadilan masyarakat. Pemerintah daerah harus turun tangan secara serius,\u201d ujar Niksan.
\n\u200e<\/p>\n

\n