Sejumlah warga berkumpul di Kampung Pendeuy, RT 01/RW 09, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (26/4), untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan mereka terkait proses rekrutmen tenaga kerja dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Pertemuan tersebut berlangsung sebagai bentuk audiensi masyarakat yang mempertanyakan transparansi, sistem seleksi, serta dugaan ketidakadilan dalam proses penerimaan tenaga kerja di wilayah mereka.
Dalam forum tersebut, warga secara terbuka mengungkapkan kekecewaan atas hasil rekrutmen yang dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan prioritas bagi masyarakat setempat. Sejumlah pernyataan mengemuka terkait adanya dugaan praktik “titipan” dalam proses seleksi, yang berpotensi mengabaikan pelamar dari lingkungan sekitar.
“Kami mempertanyakan sistem rekrutmen ini. Apakah benar berdasarkan kualifikasi? Karena yang kami lihat, prosesnya hanya sebatas wawancara tanpa uji kemampuan yang jelas, seperti kemampuan memasak atau tugas operasional lainnya,” ujar salah satu perwakilan warga.
Selain itu, warga juga menyoroti adanya kejanggalan dalam daftar peserta yang dinyatakan lolos, di mana ditemukan nama-nama dari luar daerah, bahkan dengan identitas wilayah yang dinilai tidak sesuai. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa prioritas tenaga kerja lokal tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Padahal, menurut warga, program MBG yang merupakan bagian dari kebijakan nasional seharusnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi operasional.
“Kami mendukung program pemerintah ini, namun harus dijalankan dengan cara yang sehat, transparan, dan tidak merugikan masyarakat lokal,” tegas perwakilan lainnya.
Audiensi yang awalnya diharapkan dapat menghadirkan pihak pengelola MBG maupun perwakilan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut, pada kenyataannya tidak dihadiri oleh pihak terkait. Hal ini semakin menambah kekecewaan warga karena tidak adanya klarifikasi langsung dari pihak penyelenggara.
Warga menyatakan bahwa hingga saat ini, mereka belum merasa puas atas penjelasan yang ada. Mereka juga menegaskan harapan agar ke depan pihak pengelola secara proaktif mengundang masyarakat untuk berdialog, bukan sebaliknya.
Sebagai bentuk sikap, warga meminta agar proses verifikasi dan tahapan lanjutan rekrutmen dihentikan sementara hingga terdapat kejelasan dan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat.
“Harapan kami jelas, jangan ada verifikasi lanjutan sebelum persoalan ini diselesaikan. Program ini jangka panjang, jadi harus dimulai dengan proses yang benar,” ujar perwakilan warga.
Warga juga menekankan pentingnya mengutamakan tenaga kerja lokal, khususnya untuk posisi non-struktural seperti karyawan dapur, yang dinilai tidak memerlukan kualifikasi khusus dan dapat dipenuhi oleh masyarakat sekitar.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak menolak program MBG, namun menuntut pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga lokal.
Kabupaten Sukabumi – ungkaphukumnasional.com
Dalam forum tersebut, warga secara terbuka mengungkapkan kekecewaan atas hasil rekrutmen yang dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan prioritas bagi masyarakat setempat. Sejumlah pernyataan mengemuka terkait adanya dugaan praktik “titipan” dalam proses seleksi, yang berpotensi mengabaikan pelamar dari lingkungan sekitar.
