PT. BIDIK HUKUM NASIONAL
MEDIA UNGKAP HUKUM NASIONAL
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:
NO. AHU 00330077 AH 01.01 TAHUN 2023
NPWP: 40.497.281.2-404.000
NO.REK: 1330016655797
PPRIB: 402341732104482
NIB: 1704230067345
KBLI: 58130
NOTARIS: DWI SUSWANTI. S.H.,M.KN
AKTE NO: 113
PIMPINAN REDAKSI
BUNYAMIN SE (BENS)
•PENDIRI•
BUNYAMIM
•DIREKTUR UTAMA•
BUNYAMIN SE
•DIREKTUR•
•KOMISARIS•
•DEWAN PEMBINA•
•DEWAN PENASEHAT•
•PIMPINAN REDAKSI•
•WAKIL PIMPINAN•
•BENDAHARA•
•SEKERTARIS•
•KORLIP NASIONAL•
•BIRO HUKUM•
•ASOSIASI WARTAWAN•
•PENERBIT•
•DEWAN REDAKSI•
•STAF REDAKSI•
KETUA:
WAKIL KETUA:
•LITBANG•
•WARTAWAN•
•INVESTIGASI•
•KAPERWIL JABAR BARAT•
WAKIL KAPERWIL:
•KORWIL•
•KORLIP•
KETERANGAN MEDIA UNGKAP HUKUM NASIONAL
WARTAWAN UNGKAP HUKUM NASIONAL.COM DI LEGALITASI DENGAN KTA DAN SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DI BOX REDAKSI. DAN APABILA ADA YANG MENGAKU/MENGATASNAMAKAN WARTAWAN JIRNALIS UNGKAP HUKUM NASIONAL.COM TANPA ADANYA KTA DAN SURAT TUGAS DAN NAMANYA TIDAK ADA DI BOX REDAKSI MAKA SEGALA TINDAKANNYA BUKAN TANGGUNG JAWAB REDAKSI
**PERLU DIKETAHUI**
BAHWA WARTAWAN/JURNALIS DI LINDUNGI OLEH PASAL 18 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 MENGATUR TENTANG ANCAMAN PIDANA YAITU: SETIAP ORANG YANG MELAWAN HUKUM DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGHAMBAT ATAU MENGHALANGI PELAKSANAAN LETENTUAN PASAL (4) AYAT (2) DI PIDANA DENGAN HUKUMAN PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK 500. 000 000 (LIMA RATUS JUTA).
•KODE ETIK JURNALIS•
PASAL 1: WARTAWAN HARUS BERSIKAP INDEPENDEN MENGHASILKAN BERITA YANG AKURAT BERIMBANG DAN TIDA BERITIKAD BURUK.
PASAL 2: WARTAWAN MENEMPUH CARA CARA PROFESIONAL DAN MELAKSANAKAN TUGAS JURNALIS
PASAL 3: WARTAWAN SELALU MENGKAJI INFORMASI PEMBERITAAN SECARA IMBANG DAN MENCAMPURI FAKTA DAN OPINI YANG MENGHAKIMI SERTA MENERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.
PASAL 4: WARTAWAN TIDAK MEMBUAT BERITA BOHONG, FITNAH, SADIS DAN CABUL.
PASAL 5: WARTAWAN TIDAK MENYEBUTKAN DAN MENYIARKAN IDENTITAS KORBAN KEJAHATAN SUSILA DAN TIDA MENYEBUTKAN IDENTITAS ORANG YANG JADI PELAKU.
PASAL 6: WARTAWAN INDONESIA TIDAK MENYALAHGUNAKAN PROFESI DAN TIDAK MENERIMA SUAP.
PASAL 7: WARTAWAN INDONESIA MEMILIKI HAK TOLAK UNTUK MELIMDUNGI NARASUMBER YANG TIDAK BERSEDIA DIKETAHUI IDENTITAS MAUPUN KEBERADAAN NYA MENGHARGAI KETENTUAN EMBARGO. INFORMASI LATARBELAKANG DAN OFF THE RECORD SESUAI DENGAN KESEPAKATAN.
PASAL 8: WARTAWAN TIDAK ATAU MENYIARKAN BERITA BERDASARKAN PRASANGKA ATAU DIKRIMINASI TERHADAP SESEORANG ATAS DASAR PERBEDAAN SUKU, RAS, WARNA, KULIT AGAMA,JENIS KELAMIN DAN BAHASA DAN TIDAK MERENDAHKAN MARTABAT ORANG LEMAH, MISKIN, SAKIT, CACAT JIWA ATAU CACAT JASMANI.
PASAL 9: WARTAWAN MENGHORMATI HAK NARASUMBER TENTANG KEHIDUPAN PRIBADINYA KECUWALI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK.
PASAL 10: WARTAWAN SEGERA MENCABUT, MERALAT DAN MEMPERBAIKI BERITA YANG KELIRU DAN TIDAK AKURAT SERTAI DENGAN PERMINTAAN MAAF KEPADA PEMBACA, PENDENGAR ATAU PEMIRSA.
PASAL 11: WARTAWAN INDONESIA MELAYANI HAK JAWAB DAN KOREKSI SECARA PROFESIONAL.
•HIMBAUAN•
DILARANG KERAS UNTUK WARTAWAN/JURNALIS MEDIA UNGKAP HUKUM NASIONAL.COM MEMINTA/MENERIMA UWANG DARI NARASUMBER.
SETIAP WARTAWAN UNGKAP HUKUM NASIONAL.COM DALAM MENJALANKAN JURNALISNYA SELALU DILENGKAPI ID CARD DAN SURAT TUGAS.