SUKABUMI — ungkaphukumnasional.com // Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (22/02/2026) sore.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh anggota legislatif dari Fraksi PPP, Drs. H. Yusuf Ridwan, serta diikuti sejumlah perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), unsur pemerintah desa, Sekretaris Desa beserta jajaran perangkat desa. Turut hadir pula unsur TNI dan Polri, di antaranya Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, serta pihak kepolisian setempat.
Agenda ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, dengan fokus utama pada pemerintahan desa.
Usai kegiatan, Drs. H. Yusuf Ridwan kepada awak media menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan di tingkat provinsi saat ini turun langsung ke lapangan guna memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan di tingkat desa menjadi prioritas karena berbagai isu strategis kerap berkembang di masyarakat desa sehingga membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah dan legislatif.
“Pada hari ini seluruh anggota dewan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Namun yang paling prioritas adalah desa, karena banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat sehingga perlu kita pastikan pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penguatan pembangunan desa dalam jangka panjang.
Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PPP turut menggali kondisi objektif desa, meliputi berbagai sektor strategis seperti program MBG, penguatan KDMP, koperasi desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kesiapan infrastruktur desa.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mengetahui secara langsung kondisi riil desa, termasuk pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang kami terima nantinya akan ditransformasikan ke komisi terkait dan dibahas dalam agenda besar paripurna,” jelasnya.
Yusuf Ridwan menambahkan, kegiatan pengawasan lapangan ini telah dilaksanakan di sejumlah desa di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, di antaranya Desa Cikidang, Ciwaru, Karangtengah, Nagrak, serta desa-desa lainnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu mendorong tumbuhnya aspirasi masyarakat yang konstruktif serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif, di mana perangkat desa serta unsur masyarakat menyampaikan berbagai masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa ke depan.
SUKABUMI — ungkaphukumnasional.com // Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (22/02/2026) sore.
Agenda ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, dengan fokus utama pada pemerintahan desa.
Usai kegiatan, Drs. H. Yusuf Ridwan kepada awak media menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan di tingkat provinsi saat ini turun langsung ke lapangan guna memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
